Penyelesaian Sengketa dan Solusi Cepat di Pengadilan

Izinesia.id – Hal-hal berkaitan dengan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kami jelaskan sebagai berikut:

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pihak yang merugikannya ke pengadilan negeri dengan total nilai kerugian materiil (real) paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).Gugatan yang diajukan oleh pihak dirugikan (Penggugat) dapat berupa gugatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Pada prinsipnya gugatan sederhana hanya dapat diajukan oleh di Pengadilan yang dimana Penggugat dan Tergugat memiliki domisili tempat tinggal yang sama. Artinya, apabila Penggugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan, maka Tergugat juga wajib bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan sederhananya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, Apabila domisili Tergugat tidak sama dengan Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat sama dengan Tergugat.

Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2014 yang didalamnya menegaskan penyelesaian perkara di tingkat pengadilan negeri paling lambat 5 (lima) bulan.

Dalam praktek, biasanya yang membuat penyelesaian sengketa hukum perdata di Pengadilan berlangsung lama dikarenakan para pihak sering tidak hadir dalam persidangan atau hadir sekali lalu minggu depannya tidak hadir lagi, sehingga majelis hakim wajib memanggil para pihak tersebut kembali sampai 2 atau 3 minggu, bahkan ada 4 minggu disebabkan jauhnya alamat para pihak yang tidak hadir tersebut.

Akibat terlalu lama tersebut, membuat masyarakat yang mau mengajukan suatu gugatan berfikir ulang, sebab biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan gugatan beserta membayar jasa advokat bisa lebih besar dari biaya yang ingin dituntut dipengadilan.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan-persolalan tersebut serta agar membuat masyarakat lebih mudah mengajukan gugatan ke pengadilan dengan jangka waktu yang tidak begitu lama (cepat), maka Mahkamah Agung (MA) membuat terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Gugatan Sederhana (small claim court) yang dimaksud disini adalah suatu gugatan perdata baik itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Negeri yang waktu penyelesaiaannya hanya 25 (dua puluh lima) hari.

Namun terdapat beberapa persyaratan yang perlu diketahui untuk mengajukan gugatan sederhana tersebut, yaitu:

1. Permintaan ganti kerugian secara materiil dibatasi hanya sebesar Rp. 200 juta.
2. Gugatan hanya dapat diajukan jika Penggugat dan Tergugat memiliki domisili hukum yang sama, sehingga pengajuan gugatannya di wilayah domisili penggugat dan tergugat.
3. Gugatan perdata  yang diajukan tidak berkaitan sengketa hak atas tanah atau wajib diselesaikan di pengadilan khusus.
4. Penggugat dan Tergugat wajib hadir dalam persidangan secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari tersebut majelis hakim telah mengeluarkan putusan, maka pihak yang merasa dirugikan masih memiliki hak mengajukan upaya hukum yang disebut dengan “keberatan”.

Keberatan tersebut diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang dimana nantinya keberatan tersebut akan diperiksa dan diputus paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan majelis hakim.

Perubahan Perma Gugatan Sederhana

Dalam perkembangannya, Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut diubah dan diperbaruhi menjadi  Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam Perma terbaru tersebut banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh MA, sehingga masyarakat dalam mengajukan gugatan sederhana tersebut lebih mudah, seperti:

1. Permintaan ganti kerugian oleh penggugat tidak lagi dibatasi hanya sampai Rp. 200 juta, tapi sampai dengan Rp. 500 juta;
2. Apabila domisili Tergugat tidak sama dengan Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat sama dengan Tergugat;
3. Diaturnya aanmaning;
4. Terdapat hak mengajukan sita.

Penulis : Team Izinesia