izinesia.id – Berita gembira untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil  dan Menengah (UMKM), saat ini kalian dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dengan status Perorangan atau disebut Perseroan Perorangan/PT Perorangan. Sejak dahulu, pendirian PT menjadi salah satu bentuk usaha favorit para pebisnis karena pertanggungjawaban nya terbatas dan harta antara milik pendiri dengan harta PT pun terpisah.

Sedangkan kini makin banyak pelaku usaha mulai mencari peruntungan dengan berbagai skema kegiatan berusaha dengan permodalan tunggal, jumlah modal yang tidak terlalu besar, bahkan pelaku usaha nya pun individual. Maka dari itu Pemerintah Indonesia berusaha menunjang kebutuhan masyarakat ini dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/Omnibus Law).

Beberapa bulan setelah UU Cipta Kerja dirilis ke publik pada November 2020, Pemerintah juga turut menerbitkan peraturan-peraturan turunannya yakni:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021); dan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021).
Perseroan Perorangan ini boleh didirikan hanya oleh satu orang saja, namun individu tersebut wajib berstatus WNI dengan usia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Modal dasar dari Perseroan Perorangan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan itu sendiri. Namun modal disetor dan ditempatkan tetap minimal 25% dari modal dasar dan bukti penyetoran sah wajib disampaikan secara elektronik dalam jangka waktu 60 hari.

Permohonan pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan ini dapat diajukan secara mandiri dengan mengisi pernyataan pendirian. Pemerintah melalui Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) telah menyediakan format isian elektronik yang dapat langsung diisi oleh pendiri perseroan. Atau sebagai alternatif, format isian dapat ditemukan pada Lampiran I PP 8/2021 yang mana pada intinya akan berisi:

Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan;
Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
Nilai nominal dan jumlah saham;
Alamat perseroan perorangan;
Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.
Atas permohonan pendaftaran tersebut, Pendiri yang mana selaku pemohon wajib membayar sejumlah biaya sesuai dengan ketentuan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Pendiri dapat mencetak sendiri sertifikat pendirian yang resmi diterbitkan oleh Menkumham ini menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4 atau folio.

Keuntungan PT Perorangan :

1. Tidak Ada Ketentuan Modal Dasar Minimal

Besaran modalnya hanya berdasarkan kemauan dan kemampuan pendirinya. setelah pengisian Pernyataan Pendirian. Tidak hanya itu, kamu juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

2. Cukup Mengisi Pernyataan Pendirian PT Perorangan

Untuk mendirikan PT perorangan atau PT usaha mikro dan kecil bisa bisa sangat cepat selesai dan bisa mendapatkan status badan hukum. Di dalam aturan hukum yang berlaku status badan hukum diperoleh setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran.

3. Cukup Satu Orang Pendiri

Kalau selama ini kamu kesulitan mendirikan PT untuk kepentingan bisnis kamu karena terhalang orang kedua yang akan dijadikan pendiri atau pemegang saham kedua, maka sekarang halangan itu sudah teratasi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang bisa menjadi pendiri untuk PT perorangan hanyalah orang dan bukan badan hukum. Kalau pendirinya adalah badan hukum atau pendirinya lebih dari 1 orang maka prosedur dan syaratnya masuk ke pendirian PT biasa.

4. Tanggung Jawab Kegiatan Usaha Ada di Kamu PT Perorangan

Karena ini PT perorangan maka kamu benar-benar yang memiliki, menjalankan, dan mengontrol PT tersebut. Bagaimana dengan tanggung jawabnya? Karena PT perorangan statusnya adalah badan hukum maka tanggung jawab kamu sebatas modal perusahaan. Ini yang membedakan PT perorangan dengan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Dagang (PD).

5. Lokasi Usaha

Karena UUCK dan peraturan pelaksananya sangat tergantung pada Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) maka kalau kamu mau mendirikan perusahaan berbentuk PT termasuk PT perorangan harus memperhatikan RDTR masing-masing daerah. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUCK yang menyatakan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Sudah diatur pembagian wilayah sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya.

6. Kegiatan Usaha atau Bisnis Kamu Jauh Lebih Cepat Berkembang Dengan Mengikuti Peraturan Pemerintah Yang Berlaku.

Wajib dicermati, Perseroan Perorangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang dilaporkan secara elektronik kepada Menkumham. Apabila kewajiban ini dilanggar, maka Perseroan Perorangan dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran, penghentian hak akses atas layanan, hingga pencabutan status badan hukum.

Tak hanya itu saja, bilamana kedepannya usaha semakin berkembang (tidak lagi memenuhi kriteria UMK) dan pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang maka diwajibkan adanya perubahan status dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan biasa sebagaimana dimaksud dalam UUPT. Perubahan ini wajib melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menkumham

Sedangkan kebalikannya, pembubaran Perseroan Perorangan juga dapat dilakukan apabila terjadi:

Berdasar keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS atau dengan kata lain pemegang saham saat itu yang menghendaki sendiri;
jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
berdasarkan penetapan pengadilan;
dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Penulis : Team Izinesia

Izinesia.id – Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu jenis badan usaha yang banyak digunakan oleh orang Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Banyaknya pihak yang memilih PT sebagai jenis badan usahanya dikarenakan terdapat pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pendiri PT dengan harta kekayaan perusahaan. Artinya, dengan adanya pemisahan tersebut, PT hanya dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya sebatas harta kekayaan PT tersebut.

Sebagai contoh, para pendiri PT memiliki harta kekayaan dengan total Rp. 1 M, sedangkan harta kekayaan PT-nya sebesar Rp. 500 Juta. Apabila PT tersebut memiliki hutang jatuh tempo yang wajib dibayarkan sebesar Rp. 1,5 M, maka harta PT yang dapat dieksekusi hanya sebesar Rp. 1 M. Sedangkan harta pendiri PT yang sebesar Rp. 500 juta tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum.

Adapun dasar hukum pemisahan harta kekayaan pendiri PT dan PT yang didirikannya adalah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007 (“UU PT”) :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Namun, UU PT tidak secara imperatif menyatakan terjadi suatu pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pendiri PT dengan harta kekayaan PT itu sendiri. Artinya, terdapat keadaan-keadaan yang dimana tidak terjadi pemisahan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pendiri PT dengan harta kekayaan PT itu sendiri.

Pasal 3 ayat (2) UU PT :

Pemisahan antara harta kekayaan pribadi pendiri/pemilik (pemegang saham) dan harta kekayaan PT tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (contoh, PT hanya didirikan oleh 1 (satu) orang atau pendirian PT tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM).
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

HAL YANG DIPERHATIKAN DALAM PENDIRIAN PT

1. PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Pasal 7 ayat (1) UU PT menyebutkan PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang didasarkan pada suatu perjanjian.

Bisahak PT dapat dibuat oleh 1 (satu) orang ?

PT dapat dibentuk oleh 1 (satu) orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang 1 (satu) orang wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar sebuah PT yang dibentuk memenuhi syarat yaitu dibentuk atas dasar 2 (dua) orang atau lebih.

2. Saham 

Saham dapat diartikan sebagai  bagian kepemilikan atas suatu PT dari pemegang saham. Semakin besar saham dari pemegang saham, maka semakin menunjukkan pengendaliannya terhadap sebuah PT.

Dalam Pasal 53 ayat (3) UU PT disebutkan mengenai jenis-jenis saham yaitu:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

3. Memahami Organ Perseroan 

Dalam UU PT disebutkan terdapat 3 (tiga) organ PT, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS) merupakan organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Direksi merupakan organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

PROSEDUR PENDIRIAN PT

1. Pengecekan Nama PT

Pengecekan nama PT hal yang pertama yang perlu diperhatikan dalam mendirikan PT. Sebab, nama PT merupakan hal yang membedakan dengan PT yang lain-nya.

Pasal 5 PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, disebutkan “nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan”, yaitu:

1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
6. Tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
7. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
8. Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

2. Membuat Akta Pendirian PT

Akta Pendirian adalah perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang mendirikan PT.

 

3. Akta Pendirian PT Wajib Mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM 

Akta pendirian PT, selanjutnya didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) melalui Dirjen  Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan memakai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk memperoleh Keputusan Menteri.

 

IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Setelah PT tersebut sah sebagai badan hukum, maka tahap selanjutnya adalah PT tersebut wajib didaftarkan pada sistem yang disebut “Online Single Submission (OSS)” sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.

Tujuan pendaftaran PT pada  sistem OSS adalah untuk mendapatkan “NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA).” 

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas PT yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah PT melakukan Pendaftaran. NIB terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

3 Jenis-Jenis Badan Usaha

1. Perusahaan Perseorangan.
2. Firma.
3. CV (Persekutuan Komanditer).
4. Rasakan Kenyamanan bisnis Bersama Zahir.
5. PT (Perseroan Terbatas).
6. Persero (Perseroan Terbatas Negara).
7. PD (Perusahaan Daerah).
8. Perum (Perusahaan Negara Umum).
9. Perjan (Perusahaan Negara Jawatan).
10. Koperasi.
11. Yayasan.

• Perusahaan Perseorangan
  Adalah sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk resiko usahanya.
• Firma adalah kerja sama menjalankan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Meskipun anggotanya punya kesatuan nama dalam menjalankan usahanya, namun firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama.
• CV (Persekutuan Komanditer) adalah bentuk perjanjian kerja sama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut, tanggung jawab yang dipikulnya terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan. CV, yang merupakan kependekan dari Comanditaire Venootschap dapat menjadi alternatif badan usaha yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas.
• PT (Perseroan Terbatas) adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stockholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan.
• Persero (Perseroan Terbatas Negara) adalah bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara. Umumnya Persero ini terjadi dari Perusahaan Negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta.
• PD (Perusahaan Daerah) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda). Tujuan dididirikannya PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
• Perum (Perusahaan Negara Umum) Perum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, Perum juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Walaupun modal usaha dimiliki oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan Perum membuka penanaman modal kepada pihak swasta.
• Perjan (Perusahaan Negara Jawatan) adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditujukan untuk kesejahteraan umum namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Perjan biasanya memiliki fasilitas-fasilitas negara.
• Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerja sama. Koperasi bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah.
• Yayasan umumnya yaysasan adalah sebuah badan hujum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial.

Penulis : Team izinesia

izinesia.id – Apa yang dimaksud dengan Merek? Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Adapun fungsi dari penggunaan merek sendiri yaitu sebagai :

Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

• Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya.
• Jaminan atas mutu suatu barang
• Penunjuk asal barang/jasa yang dihasilkan
  Setiap merek bisa didaftarkan asal tidak sama dengan milik pihak lain yang sudah terdaftar.
• Apabila ada merek yang sudah terdaftar, pemilik merek bisa tidak bisa menggunakan merek itu dan pemilik merek bisa melarang orang lain untuk tidak menggunakan merek yang sama.
• Merek yang telah terdaftar dapat memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
• Masa perlindungan itupun bisa diperpanjang kembali.

Dalam mengajukan pendaftaran merek, ternyata ada beberapa merek yang tidak dapat didaftarkan, diantaranya yaitu :

• Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agma, kesusilaan, atau ketertiban umum
  Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
  Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang/jasa yang sejenis.
• Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang/jasa yang diproduksi.
• Tidak memiliki daya pembeda.
• Merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Cara pendaftaran merek :

Sebelum melalukan pendaftaran merek, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek terlebih dahulu keberadaan merek terdaftar, apakah merek yang akan difaftarakan telah didaftarkan oleh pihak lain atau belum. Ada juga klasifikasi merek yang sudah diatur, terdapat 45 kelas merek yang sudah diklasifikasi kan.

Dan berikut adalah tata cara pengajuan hak merek secara.

Pendaftaran Hak Merek dengan cara-cara berikut :

• Mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan
  Permohonan pendaftaran Hak Merek diajukan dalam 2 rangkap (dokumen), diketik dengan Bahasa Indonesia dengan memakai formulir yang disediakan.
• Formulir permohonan Hak Merek memuat sejumlah data, diantaranya:
  Tanggal, bulan dan tahun permohonan
  Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamt pemohon
  Nama lengkap dan kauasa apabila dikuasakan
  Warna warna apabila Merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna
  Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali (jika diajukan dengan hak prioritas).
• Surat permohonan pendaftaran Hak Merek dilampiri sejumlah dokumen, yaitu :
  Fotokopi KTP (bagi pemohon WNA harus memilih kedudukan di Indonesia, bisa alamat kuasa hukum)
  Fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris (jika pemohon atas nama badan hukum)
  Fotokopi peraturan pemilikan bersama, jika permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang (Merk Kolektif)
  Surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan.
• Tanda pembayaran biaya permohonan
  Sepuluh helai etiket Merek (ukuran maksimal 9×9 cm, minimal 2×2 cm)
  Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon

Apabila kelengkapan tersebut sudah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Dalam jangka waktu pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada yang ingin Anda tanyakan seputar Pendaftaran Merek, silahkan menghubungi kami untuk berkonsultasi. Kami siap membantu Anda.

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dan negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Aturan hak prioritas dalam pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2016, yaitu:

Pasal 9:

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).

 Pasal 10:

1. Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Berikut merupakan fungsi pendaftaran hak merek 

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau  sama  pada pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya.

izinesia.id – Tumbuhnya banyak pengusaha kena pajak (PKP) merupakan salah satu bukti pertumbuhan ekonomi yang bagus untuk suatu Negara. Namun, terkadang diantara pengusaha itu banyak yang tidak tahu prosedur pembayaran pajak, besaran pajak yang harus dibayar sehingga mengharuskan untuk berkonsultasi dengan konsultan perpajakan.

Semakin meningkatnya jumlah pengusaha di Indonesia merupakan wajah baru di bidang ekonomi, yang menandakan perekonomian semakin baik. Sayangnya, hal tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan mereka akan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan hal tersebut, konsultan perpajakan memiliki andil yang cukup besar untuk membantu mereka yang masih bingung dengan jumlah perpajakan yang harus dibayar. Beberapa persyaratan dan kewajiban pengusaha kena pajak yang wajib diketahui.

Profesi ini cukup menjanjikan, dan memiliki peranan yang besar untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui perpajakan. Di sisi lain, banyak orang (wajib pajak) yang terbantu karenanya. Oleh sebab itu, pentingnya profesi ini,untuk meningkatkan tingkat pendapatan pajak di negara ini.

Pengertian Konsultan Pajak
Konsultan perpajakan adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa konsultasi mengenai perpajakan, perhitungan pajak, dan tata caranya kepada wajib pajak perorangan atau badan usaha.

Negara sangat terbantu dengan adanya profesi ini, dikarenakan para wajib pajak tersebut mengetahui kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak, yang bersifat mengikat dan wajib untuk dilakukan tersebut. Pajak merupakan penyumbang devisa negara terbanyak bagi negara, oleh sebab itu, negara sangat memperhatikan hal tersebut.

Tugas dan Layanan Konsultan Pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa seorang konsultan perpajakan bertugas untuk memberikan jasa konsultasi pajak mengenai perpajakan. Tugas tersebut meliputi layanan yang diberikan, antara lain :

1. Mengajak Klien Senantiasa Untuk Patuh Terhadap Pajak
Dengan adanya jasa konsultan perpajakan secara tidak langsung, turut serta mendisiplinkan klien agar patuh dalam membayar pajak. Klien yang tidak patuh, biasanya diawali dengan ketidaktahuan atau awam mengenai prosedur perpajakan. Dengan demikian, sudah menjadi tugas seorang konsultan untuk memberitahukan prosedur yang benar.

2. Membantu Menghitung Rencana Pajak Yang Harus Dibayar
Klien yang termasuk pengusaha kena pajak, memiliki perencanaan perhitungan pajak dalam usahanya. Termasuk jenis pajak yang diberlakukannya. Oleh sebab itu, seorang konsultan bertugas membantu menghitung perencanaan pajak yang harus dibayar.

3. Membantu Memeriksa Laporan Pajak
Konsultan perpajakan membantu memeriksa laporan pajak yang telah dibayar oleh klien. Prosedur yang benar, serta evaluasi atas besaran pajak yang telah dilaporkan. Hal tersebut penting untuk dilakukan, guna meminimalisir kesalahan laporan.

4. Mendampingi Klien Dalam Proses Penghitungan Pajak
Beberapa klien sering merasa kebingungan apabila terjadi pemeriksaan pajak. Oleh sebab itu, seorang konsultan bertugas membantu melakukan pendampingan apabila klien mendapatkan pemeriksaan perpajakan. Termasuk diantaranya menyiapkan dokumen yang diperlukan.

5. Membantu Menyiapkan Prosedur Restitusi
Restitusi adalah kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Seorang konsultan perpajakan akan membantu menghitung restitusi tersebut. Termasuk diantaranya, mengurus proses pengembalian kelebihan pembayaran, mulai dari persiapan data, proses pemeriksaan, hingga sampai diterima pengembalian tersebut.

Manfaat Jasa Konsultan Pajak
Konsultan perpajakan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasanya untuk mengurus perpajakan. Hal tersebut karena perusahaan memiliki proses keuangan dan pelaporan pajak yang lebih kompleks. Dengan demikian, menggunakan jasa konsultan ini memiliki manfaat antara lain :

1. Efisiensi Biaya Operasional
Menggunakan jasa konsultan perpajakan akan lebih efisien dalam menggunakan biaya operasional. Biaya operasional kerap berlaku pada karyawan yang mengurus administrasi, termasuk diantaranya Menghitung perpajakan. Hal tersebut tentunya akan lebih mahal, karena harus mengeluarkan gaji setiap bulannya.

2. Efektif Dalam Perhitungan Pajak
Seorang konsultan telah terlatih untuk menghitung pajak dan melakukan setiap prosedurnya. Dengan demikian, lebih efektif dalam menghitung pajak, karena dapat meminimalisir resiko kesalahan perhitungan pajak. Termasuk diantaranya, melakukan pendampingan.

3. Fokus Terhadap Bisnis Perusahaan
Sebagai seorang pengusaha, tentunya harus fokus pada bisnis perusahaan. Dengan demikian, pengusaha bisa lebih fokus terhadap bisnis perusahaan, karena untuk mengurus pajak sudah ditangani oleh ahlinya. Konsultan yang ahli dalam perpajakan lebih mudah untuk menyelesaikan perpajakan.

4. Permasalahan Perpajakan Dapat Teratasi
Terkadang dalam pembayaran pajak sering menghadapi kendala. Dengan menyerahkan tugas pada konsultan perpajakan, yang tentunya lebih ahli dalam mengurus setiap permasalahan untuk segera mencari solusinya. Sehingga masalah dapat segera ditemukan jalan keluarnya.

5. Dapat Menentukan Perencanaan Pajak Dengan Mudah.
Pajak yang dibebankan kepada pengusaha kena pajak, tentunya lebih kompleks. Termasuk diantaranya pajak yang dibebankan pada proses produksi. Oleh sebab itu, tugas seorang konsultan pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang harus dibayar di kemudian hari.

Konsultan Pajaknesia.id
Pajaknesia.id sangat penting bagi negara, termasuk diantaranya bermanfaat bagi para wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara indonesia. Berikut layanan terbaik :

1. Menjalani Pelatihan Konsultan Pajak
Konsultan pajak yang terlatih, jauh lebih kredibel. Oleh sebab itu, sangat bermanfaat bagi anda yang ingin memakai jasa konsultan pajak kami.

2. Mengetahui Lebih Banyak Dasar Pengenaan Pajak
Konsultan pajaknesia.id senantiasa memberikan pemahaman pajak pada anda (klien). Sehingga anda yang tidak mengetahui prosedur perpajakan menjadi lebih paham. Oleh sebab itu, konsultan kami memiliki kewajiban untuk mempelajari lebih banyak dasar pengenaan pajak, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah anda.

Dasar-dasar pengenaan pajak meliputi barang kena pajak, serta wajib pajak badan usaha dan perorangan dan memiliki permasalahan pajak yang berbeda-beda.

3. Mempelajari Banyak Pasal-pasal Perpajakan
Konsultan pajaknesia tentunya lebih sangat berpengalaman dalam mengetahui banyak pasal – pasal perpajakan, agar dapat membantu anda (klien) untuk menyelesaikan masalah perpajakan, yang tentunya berbeda-beda pengenaannya pada setiap klien.

Pasal-pasal perpajakan meliputi pajak penghasilan, serta pajak yang menyangkut proses produksi barang. Beragam nya klien yang datang, dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda dan profesi yang berbeda, akan berbeda pula pasal yang mengenainya.

4. Dasar Hukum Perusahaan maupun UMKM Kena Pajak
Sebagaimana poin ke-4, bahwa anda (klien) yang menggunakan jasa konsultan pajaknesia sangat beragam dengan dasar hukum pengenaan pajak yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami mempelajari dasar hukum pengenaan pajak sesuai kebutuhan anda dengan lebih baik, maka bisa menyelesaikan permasalahan anda.

Dasar hukum pengenaan pajak berlaku pada semua wajib pajak perorangan dan badan usaha. Terutama apabila anda membutuhkan jasa pendampingan pajak dari kami. Atau apabila anda menghadapi pemeriksaan pajak.

5. Berkonsultasi Dengan Konsultan Kami Pajankesia.id
Kami sebagai konsultan pajak di indonesia pajaknesia.id. Selalu senantiasa mendengar setiap kendala atau masalah perpajakan yang anda dan akan menganalisa dan menyelesaikan dengan baik bersama tim terbaik kami.

Team izinesia.id

Izinesia.id – Advokat dapat membela tersangka, terdakwa atau terpidana Sekalipun mereka sedang terlibat dalam suatu perkara hukum akan tetapi mereka tetaplah manusia yang tetap memiliki harkat martabat kemanusian serta hak-hak hukum yang diberikan oleh undang-undang. Namun dalam praktek, sering kali kita temui hak-hak para pencari keadilan tersebut tersebut justru terabaikan. Penyebabnya beraneka ragam. Mulai dari kelemahan kecerdasan dan keterampilan teknis dari sebahagian pejabat penegak hukum, cara-cara pemeriksaan yang emosional hingga adanya kepentingan pribadi atau kelompok serta tekanan-tekanan dari luar yang dapat saja mempengaruhi kebijakan atau keputusan hukum sehingga berdampak melanggar hak asasi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Jelasnya, Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat saja dilakukan dengan cara yang melanggar norma hukum.

Ada tiga prinsip utama dalam menjalankan profesi advokat sebagaimana yang dapat kita temukan dalam konsiderans Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pertama, Prinsip Bebas. Bebas merupakan prinsip dasar bagi seorang advokat dalam menjalankan pembelaan hukum bagi pencari keadilan.  Didalam konteks pembelaan hukum, prinsip bebas ini lebih diartikan sebagai sebuah kemerdekaan bagi seorang advokat untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya tampa adanya tekanan, ancaman ataupun perlakuan yang merendahkan harkat martabat seorang advokat dalam menjalankan profesi. Kalau begitu, apakah profesi advokat memiliki kebebasan tampa adanya larangan ? jawabnya tentu tidak. Mengapa ? sebab sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, prinsip bebas dalam menjalankan profesi advokat tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya seorang advokat mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam kode etik profesi dan peraturan-perundang-undangan. 

Kedua,prinsip mandiri. Prinsip ini merupakan kata kunci dari profesi advokat untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam rangka melakukan pembelaan hukum bagi pencari keadilan. Bersikap mandiri mengandung pengertian bahwa setiap advokat dalam melakukan pembelaan hukum harus terbebas dari campur tangan siapapun dan juga tidak berada dalam pengaruh orang lain. Dengan begitu setiap advokat dalam pembelaan hukumnya akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar sehingga melalui jasa hukum yang diberikan, advokat  dengan sungguh-sungguh akan memperjuangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan yang berhadapan dengan masalah-masalah hukum.

Ketiga, prinsip tanggung jawab. Bertanggung jawab memiliki makna kesediaan seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesinya untuk membela perkara dengan rasa penuh tanggung jawab. Artinya setiap advokat memberikan pelayanan hukum dengan penuh iktikad baik dan pengabdian serta tidak akan menyalahgunakan tugas atau kuasa yang di amanahkan kepadanya.

Prinsip kebebasan, kemandirian dan tangung jawab merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dalam pembelaan hukum yang dilakukan oleh setiap advokat haruslah selalu memperhatikan ketiga prinsip tersebut dan tidak diperkenankan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Dengan demikian, advokat sebagai pembela hak dalam membela hak tersangka, terdakwa dan terpidana haruslah menempuh proses pembelaan hukum melalui saluran hukum  dan cara-cara hukum yang diperkenankan oleh hukum.  

Penulis : Team Izinesia

 

izinesia.id – Dengan tingginya minat bakat lahirnya entrepreneurship di Indonesia, banyak sekali startup – startup baru yang bermunculan terutama di kota – kota besar seperti Jakarta, bekasi, bogor, depok, tangerang, bandung dan lainnya. Dengan seiring pertumbuhan startup di Jakarta, maka virtual office pun semakin bermunculan dan menjadi angina segar untuk setiap founder startup.

Pengertian & Definisi Virtual Office

Mungkin jika kamu adalah startup founder, pasti sering mendengar istilah Virtual Office atau Kantor Virtual bukan? Apa sih virtual office itu? Pengertian virtual office adalah sebuah kantor dimana para penyewa hanya memiliki alamat dari kantor tersebut saja. Namun tidak memiliki ruangan secara fisik pada kantor tersebut.

Jadi untuk definisi virtual office atau kantor virtual secara mudah adalah anda hanya memiliki kantor secara ‘virtual’ saja. Perusahaan anda terdaftar dalam perusahaan yang bekerja di kantor tersebut walaupun anda tidak memiliki ruangan kantor di gedung tersebut. Oleh karena itu, anda hanya memiliki kantor ‘virtual’ saja, bukan secara fisik.

Kengapa Startup Memerlukan Virtual Office?

Salah satu alasan mengapa startup sangat tepat & cocok untuk menggunakan virtual office adalah karena alasan efisiensi anggaran pada fase awal startup berdiri. Tentu jika startup yang baru memiliki 2-5 karyawan dan langsung menyewa ruangan diperkantoran bisa jadi sangat memberatkan startup. Apalagi salah satu syarat untuk mendirikan perusahaan juga memerlukan domisili dimana perusahaan bekerja yang mau tidak mau anda harus menyewa kantor.

Dengan kehadiran virtual office, startup yang baru saja berdiri tidak lagi pusing untuk memikirkan masalah – masalah tersebut. Dengan menyewa virtual office, setidaknya ada 3 hal yang bisa didapatkan untuk startup;

• Domisili perusahaan mereka untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mengurus izin hingga syarat mendirikan perusahaan.
• Alamat perusahaan untuk informasi alamat kantor kepada customer / client.
•  Meningkatkan citra & branding perusahaan jika memiliki lokasi perusahaan yang strategis atau dipusat bisnis.

Oleh karena itu, penggunaan virtual office sangat tepat & dibutuhkan untuk startup / perusahaan yang baru saja berdiri.

Kantor Virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara  fisik. Pengurangan bahkan peniadaan tersebut bertujuan sebagai efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya (cost reduction). Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional.

Untuk perusahaan skala kecil dan menengah menggunakan Kantor virtual tidak sama dengan pengurangan karyawan. Dalam hal pengurangan kantor secara fisik, maka yang dikurangi adalah wujud fisik kantor  berupa ruangan, meja kursi, maupun lemari arsip. Sebagai gantinya, karyawan tetap dapat bekerja melalui  kantor virtual.

Sebagai gantinya, karyawan tetap dapat bekerja melalui  kantor virtual. Keberadaan kantor virtual bagi seorang  karyawan dapat “datang” ke kantor secara cepat. Karena sebetulnya, kedatangan dan kepergian karyawan tersebut berlangsung secara virtual tidak secara fisik datang dan hadir di lingkungan kantor.

 

Manfaat Kantor Virtual

Secara spesifik memiliki manfaat yang dapat diperoleh dengan keberadaan kantor virtual:

• Pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, gaji karyawan.
• Kantor virtual menggunakan jaringan  komunikasi  formal, seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui kantor virtual tercatat secara formal.
• Rapat atau pertemuan dapat dilakukan melalui konferensi telekonferensi dan video, dan dokumen dapat ditransmisikan secara elektronik.

Penulis : Team Izinesia

izinesia.id – Dunia telah sangat berkembang pesat dalam hal teknologi dengan adanya Revolusi Industri 4.0 saat ini banyak Perusahaan mulai beralih  menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Perjanjian Kerja, perubahan tersebut pastinya akan memberikan banyak kemudahan. Seperti kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu, keamanan terjamin, sehingga dapat mengurangi kehilangan data (dokumen).

Penerapan Tanda Tangan Elektronik tersebut harus tetap memperhatikan aspek hukum tentang Sahnya Perjanjian Kerja dan kekuatan pembuktian apabila perjanjian kerja tersebut digunakan sebagai Alat Bukti oleh perusahaan dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan.

Sebelum kita melakukan analisis hukum Penerapan Digital Signature pada Perjanjian Kerja terkait diatas mari kita baca dan pahami terlebih dahulu perihal Digital Signature (tanda tangan elektronik/digital) berikut ini:

Tanda tangan digital (e-signature) adalah sebuah skema matematis yang memiliki keunikan dalam mengidentifikasikan seorang pengirim (subjek hukum). Tanda tangan digital bukanlah tandatangan basah yang di-scan. Umumnya kita masih memandang tanda tangan digital hanyalah berupa dokumen manual yang dipindahkan menjadi digital dan tanda tangan bisa dapat langsung ditempel ke perjanjian kerja yang hendak dibuat. Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Tanda tangan elektronik meliputi:

1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
   1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) PP PSTE;
   2. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
   3. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. .

1. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

1. identitas penanda tangan;
2. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.

Jadi tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Mengenai keabsahannya, tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. 1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
   2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
   3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
   6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Persyaratan tersebut merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

UU ITE dan perubahannya sendiri telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 59 PP PSTE.

Dilihat dari Syarat Sah Perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdata:

• Sepakat Mengikatkan Diri;
• Kecakapan Membuat Perjanjian;
• Hal Tertentu, dan
• Klausula yang Halal (Tidak melanggar UU, Kesusilaan dan Ketertiban Umum).

Secara umum, keempat syarat tersebut menjelaskan, bahwa perjanjian harus berdasarkan kehendak semua pihak. Kemudian, syarat yang kedua berarti pihak yang menjalin kontrak mesti memiliki kewenangan subjektif terhadap hukum. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat bersifat objektif.

Dilihat dari Syarat Sah Perjanjian Kerja di Pasal 52 UU Ketenagakerjaan:

• Kesepakatan kedua belah pihak;
• Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
• Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
• Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dibatalkan; dan Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d batal demi hukum.

Dilihat dari Isi Perjanjian Kerja yang wajib ada di Pasal 54 UU Ketenagakerjaan:

• Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
• Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
• Jabatan atau jenis pekerjaan;
• Tempat pekerjaan;
• Besarnya upah dan cara pembayarannya;
• Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh;
• Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
• Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
• Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dilihat dari ketentuan Hukum Acara PPHI di Pasal 57 UU PPHI:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang PPHI. Berikut adalah sumber hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yaitu:

• HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement);
• RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madur);
• RV (Reglement op de Rechvordering);
• UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI.

Maka dapat disimpulkan bahwa UU PPHI merupakan lex specialis dari HIR, RBG dan RV dengan kata lain hukum acara perdata diberlakukan dalam proses peradilanya.

Dilihat dari ketentuan Alat Bukti Hukum Acara Perdata (PHI):

Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdata  ada 5 (lima) alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia.

• Alat bukti tertulis;
• Alat bukti saksi;
• Alat bukti persangkaaan;
• Alat bukti pengakuan;
• Alat bukti sumpah.

Dilihat dari ketentuan Alat Bukti dalam UU ITE di Pasal 5 ayat (1) UU ITE:

Pasal 5ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
• Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

Ketentuan alat bukti dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan alat bukti dari ketentuan pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdata.

Dilihat dari Syarat-syarat Sah Tanda Tangan Elektronik di Pasal 11 UU ITE:

• Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
• Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
• Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
• Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
• Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
• Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dilihat dari Jenis Tanda Tangan Elektronik di PP No. 71 tahun 2019:

• Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi;
• Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan, Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan Dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

 Dilihat dari Kekuatan Pembuktian Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik di PP No. 71 tahun 2019:

• Akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian.
• Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian meskipun relatif lemah karena masih dapat ditampik oleh yang bersangkutan atau relatif dapat dengan mudah diubah oleh pihak lain dalam Persidangan.
• Dalam praktiknya perlu diperhatikan rentang kekuatan nilai pembuktian dari Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian lemah, seperti tanda tangan manual yang dipindai (scanned) menjadi Tanda Tangan Elektronik sampai dengan Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian paling kuat, seperti Tanda Tangan Digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang tersertifikasi.

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan:

1. Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT) adalah tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia;
2. Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT) dengan Tanda Tangan Elektronik berlaku Sah dan  Mengikat bagi Para Pihak selayaknya Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT)  yang ditandatangani secara Manual;
3. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT) dengan Tanda Tangan Elektronik memiliki nilai pembuktian “SEMPURNA” layaknya alat bukti surat pada umumnya, tetapi dengan catatan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian kerja (PKWT/PKWTT) tsb sudah dilakukan Sertifikasi oleh Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik;
4. Penerapan tandatangan digital harus memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

 Penulis: Team Izinesia

Izinesia.id – Apabila kita meilhat secara umum, pengertian dari kuasa dapat dilihat dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Dari uraian pasal tersebut, disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) pihak dalam menjalankan hubungan hukum berkaitan dengan kuasa, yaitu:

1. Pemberi kuasa/lastgever (instruction, mandate);
2. Penerima kuasa yaitu pihak yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Pada dasarnya, kuasa dalam menurut hukum acara perdata dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

KUASA UMUM

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa seperti melakukan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa atau pengurusan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

KUASA KHUSUS

Kuasa khusus diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa yang hanya terbatas pada apa yang tertuang di dalam surat kuasa. Apabila penerima kuasa melakukan hal-hal diluar dari kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka tanggungjawab dan akibat hukum-nya berada di penerima kuasa. Di dalam Pasal 1795 KUHPerdata disebutkan “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

Kuasa khusus ini banyak digukakan terutama di dalam dunia advokat/pengacara dimana seorang pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada advokat/pengacara untuk bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mewakili kepentingannya dipengadilan atau diluar pengadilan.

KUASA ISTIMEWA

Kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata. Setidaknya terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pembuatan surat kuasa istimewa tersebut, yaitu:

1. Bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tidak ada subtitusi kuasa dalam kuasa istimewa ini. Oleh karena itu, tindakan istimewa yang dilakukan hanya terbatas pada : (a) untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut, (b) untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga atau (c) untuk mengucapkan sumpah.
2. Dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, seperti notaris atau PPAT. Namun, terhadap persyaratan harus dibuat dalam akta otentik tersebut masih menimbulkan perdebatan, dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak kuasa istimewa yang diterima tanpa harus terlebih dahulu dibuat dalam suatu akta otentik. Seperti yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama, dimana kuasa istimewa untuk mengucapkan ikrar talak tersebut tidak perlu berbentuk akta otentik.

KUASA PERANTARA

Disini juga dalam kuasa perantara dapat juga disebut dengan “agen”. Dalam kuasa ini, pemberi kuasa memberi kuasa kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, langsung mengikat kepada “pemberi kuasa”, sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam kuasa.

 

Penulis : Team Izinesia

Izinesia.id – Perlu kita ketahui terlebih dahulu badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha.

Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau diminakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik/pendirinya.

Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha khusunya yang berbadan hukum, sebab di dalam beberapa undang-undang mengutur secara limitatif jumlah modal (dana) yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau atas.

Sebagai contoh dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (PT) membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan PT adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang dimana paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) ditempatkan dan disetor.

Adapun badan usaha yang berbadan hukum, yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT);
2. Yayasan;
3. Koperasi;
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk PT dan Yayasan Pengesahan Akta Pendirian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan untuk Koperasi saat ini Pengesahan Akta Pendiriannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi serta sistem Online Singe Submission (OSS).

BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha.

Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau diminakan ganti kerugian hanya tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik/pendirinya.

Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu:

1. CV (Persekutuan Komanditer);
2. Firma; serta
3. Persekutuan Perdata.

Pasca dibentuknya sistem Online Single Submission (OSS)” yang diatur dalam  PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka saat ini pengesahan Akta Pendirian CV, Firma ataupun Persekutuan Perdata tidak lagi di Pengadilan Negeri (PN), akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Penulis : Team Izinesia

Izinesia.id – Menurut hukum yang berlaku kepemilikan rumah biasanya biasanya dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan kepemilikan Apartemen biasanya dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSR).

Adapun terhadap keduanya akan dijelaskan sebagai berikut :

 

SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak atas tanah.

Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (“UU PA”) menyebutkan hanya orang yang berwarga negara indonesia yang berhak memiliki hak milik atas tanah. Artinya, warga negara asing tidak boleh memiliki sertifikat hak milik atas suatu tanah di Indonesia.

Hak milik merupakan hak turun temurun. Artinya, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Untuk mendapatkan SHM, maka setiap orang wajib melakukan kegiatan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan dengan dilengkapi data fisik dan data yuridis sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”).

SHM yang dimiliki merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”  

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, pihak yang memiliki SHM akan mendapatkan suatu perlindungan hak. Artinya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pemilik SHM menguasai tanah tersebut dan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka kepemilikan SHM dan penguasaan terhadap tanah tersebut tidak dapat diajukan keberatan lagi.

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Namun, SHM yang diberikan oleh kantor pertanahan dapat dihapuskan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tanahnya jatuh ke negara karena alasan:
   1. SHM-nya dicabut karena demi kepentingan umum. Artinya, tanah tersebut akan diperuntukan untuk kepentingan masyarakat umum seperti akan membuat jalan raya. Namun pencabutan yang dilakukan negara tersebut harus ditindaklanjuti dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang dicabut SHM-nya;
   2. Diserahkan secara sukarela kepada negara;
   3. Tanah-nya ditelantarkan;
   4. Pimilik SHM mengubah warga negaranya menjadi Warga Negara Asing (WNA).
2. Tanahnya musnah.

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (SHMSR)

Pengertian rumah susun adalah sebagai berikut:

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun:

“Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”

Dari uraian pengertian diatas  disimpulkan bahwa bangunan apartemen atau condominium dapat ditafsirkan sebagai rumah susun.

Setiap orang yang memiliki rumah susun berhak mendapatkan “Sertifikat Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun (SHMSR)”.

SHMSR merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu rumah susun (apartemen atau condominium). Warna sertifikat yang diberikan warna merah jambu (pink).

Kepemilikan terhadap SHMSR memiliki batas-batas yang perlu diketahui, yaitu :

 

1. Kepemilikan Pribadi 

Kepemilikan pribadi dari rumah susun terbatas pada unit pribadi yang dibelinya. Contoh : A membeli unit apartemen dengan luas 90M2  yang terdiri dari 4 kamar tidur. Dengan demikian, A hanya memiliki kepemilikan pribadi terbatas pada unit amartemen dengan luas 90M2 tersebut.

Oleh karena A memiliki hak kepemilikan pribadi hanya terbatas pada luas 90M2 tersebut, maka A hanya dapat melakukan modifikasi dengan luas unit yang dimilikinya sepanjang tidak melanggar dan mengganggu penghuni unit lainnya.

 

2. Kepemilikan Bersama

Kepemikan bersama merupakan hak kolektif (hak bersama) sesama pemilik rumah susun sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”), seperti :

1. Tanah bersama, merupakan sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. (Pasal 1 angka 4 UU Rumah Susun).
2. Bagian bersama merupakan bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.  “Bagian bersama” yang dimaksud antara lain fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi (Pasal 1 angka 5 Jo. Penjelasan Pasal 25 ayat [1] UU Rumah Susun).
3. Benda bersama merupakan benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. “Benda bersama” yang dimaksud adalah ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun. (Pasal 1 angka 6 Jo. Penjelasan Pasal 25 ayat [1] UU Rumah Susun).

Penulis : Team Izinesia